Linda Sari
Bukittinggi--Reses Anggota DPRD Kota Bukittinggi Nur Hasra B, Sc Periode 2019-2024 Masa Sidang1Tahun 2022/2023 Daerah Pemilihan Kecamatan Guguk Panjang.Pada acara reses tersebut digelar di Pincuran Gaung Tarok Dipo pada Rabu(24/10).
Hadir dalam acara tersebut anggota DPRD kota Bukittinggi Nur Hasra B.Sc, Kasi Camat Guguk Panjang Yusuf, Lurah Tarok Dipo Taufik Adi Putra, Dinas Perkim, Dinas PUPR, Tokoh Masyarakat Asrul Datuak Majo Lelo, Ninik Mamak Cadiak pandai Bundo Kanduang, serta seluruh undangan.
Dalam sambutannya tokoh masyarakat yang diwakili Datuak Majo Lelo, menyampaikan, ia mengucapkan banyak terima kasih atas terlaksananya reses untuk menjemput aspirasi masyarakat.
"Dari hasil pantauan kami antara lain lingkungan riol, jalan penerangan sekolah-sekolah perlu dibenahi lingkungannya dan perlu partisipasi dari masyarakat, " ucapnya.
Ia berharap agar segala kebutuhan yang kita inginkan bisa disampaikan ke anggota DPRD kota Bukittinggi Pak Nurhasra yang juga beliau sebagai wakil ketua DPRD kota Bukittinggi.
"Mudah-mudahan hal ini bisa berkelanjutan nanti dan melalui dana pikir ini cukup bermanfaat bagi masyarakat, " harapnya.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Nurhasra Kota Bukittinggi menerangkan bahwa reses adalah kegiatan anggota dewan diluar kerja dan dipersilahkan untuk ke dapil masing-masing.
"Saya memilih reses perorangan dari Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at dengan
tujuan untuk menjemput aspirasi masyarakat, " ujar Nur Hasra.
Ia mengatakan, ada 3 kali masa sidang masa sidang pertama dimulai dari bulan Agustus September Oktober sampai November
"Reses adalah kegiatan-kegiatan diluar sidang kegiatan di Kantor termasuk diluar berkunjung keluar daerah seperti studi banding atau kunker kita melaksanakan reses ke daerah pilihan masing-masing, " terang Nur Hasra.
Lanjut katanya, semua anggota Dewan sebanyak 25 orang di kota Bukittinggi ini dipersilahkan untuk turun ke dapilnya masing-masing
Diterangkannya, Hari ini ia memilih untuk mengadakan reses perorangan diwaktu yang bersamaan hari ini juga ada reses gabungan di kecamatan Guguk Panjang
"Tujuannya untuk menjemput aspirasi masyarakat maka kami undang masyarakat termasuk kita juga menghadirkan jajaran SKPD ada dari Dinas sosial, dari DLH, PUPR sengaja kita hadirkan, sehingga ketika ada masukan-masukan aspirasi yang disampaikan oleh ibu-ibu nanti bisa langsung ditindaklanjuti oleh dinas-dinas terkait, " paparnya.
Dijelaskannya, sampaikanlah apa yang masih terasa kurang dilingkungan kita contoh PLN sering mati, riol masih sering tersumbat nanti jalan akan kita perlebar dan perdalam penerangan yang masih kurang dan jika ada jalan yang masih berlobang nanti dinas PUPR akan menanganinya.
"Kemudian tentang persampahan memang ada yang sampah dijemput 2 kali seminggu ada yang seminggu sekali sementara mungkin volumenya cukup besar, ketika petugas datang menjemput semuanya tidak tertampung oleh kendaraan yang ada. Dan ini mungkin menjadi evaluasi, " imbuhnya.
Kendaraan semakin lama semakin ramai maka ada perlu tanggul tanggul yang jalan mungkin akan disesuaikan, tujuannya untuk mengubah terjadinya kecelakaan.
"Sudah disampaikan oleh bapak Datuak kegiatan Pokir saya di tahun 2021sudah beberapa kali kegiatan kita laksanakan kemudian riol Drainase di depan sekolah ditambah dengan MDA, kita, lalu tanggul - tanggul jalan dan nanti ada lagi di 2023, " tukasnya.
Dipaparkannya, dI 2022 masih banyak kegiatan termasuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam hal ekonomi UMKM, pelatihan menjahit terkait dengan aktivitas kita yang berusaha dalam membangkitkan ekonomi kita.
"2 tahun kita didera oleh Pandemi Covid-19 tentu kita ingin bagaimana ekonomi kita kembali bangkit dari yang sudah terpuruk , termasuk nanti ada pelatihan menjahit pelatihan kuliner, termasuk juga ada pemberdayaan untuk ibu-ibu kita yang sudah lansia, kemudian menafkahi keluarga sementara penghasilan secukupnya saja, " kata Nur Hasra.
Nur Hasra mengatakan, DPRD bagian dari penyelenggara pemerintah daerah, berapa kebutuhan Dinas itu ada di DPRD dan harus tepat sasaran jangan ada dana yang sia-sia.
"Seefektif mungkin dana pokir harus yang urgent, yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat termasuk mengatasi pengangguran, kemiskinan dll.
Ditambahkannya, ia menjadi wakil dari bapak ibu adalah.untuk menyampaikan aspirasi yang disampaikan masyarakat.
Sementara itu, Lurah Tarok Dipo Taufik Adi Putra menyampaikan bahwa, salah satu anggota DPRD sebagai perwakilan kita di DPRD kota Bukittinggi bapak Nur Hasra telah mensiasati dan mengagendakan kegiatan reses beliau di lokasi wilayah Tarok Dipo.
Ia mengatakan, memang sudah banyak pokir-pokir beliau yang sudah membantu masalah - masalah yang dihadapi khususnya di Pincuran Gaung RW02, RW 06 termasuk terakhir kemarin kita sudah terima kegiatan pengecoran jalan di Azkia.
"Terimakasih atas perhatian bapak di wilayah Tarok Dipo, mudah-mudahan masih banyak pokir-pokir bapak yang akan ditempatkan di wilayah kelurahan kita, " ucap Taufik.
Lanjut dikatakannya, dalam waktu dekat juga ada kegiatan rehap posyandu PJKA yang bersumber dari Pokir pak Nur Hasra termasuk juga kegiatan di Dinas Sosial
"Kami sedang menghimpun data-data terkait dengan bantuan usaha ekonomi produktif kepada masyarakat, Alhamdulillah beliau mengaplikasikan 29 pelaku usaha untuk di kelurahan Tarok Dipo, " terangnya.
Selanjutnya seperti yang disampaikan oleh bapak Nur Hasra melalui jalur Pokir inilah beberapa program terkait pungutan - pungutan yang diminta oleh pihak pihak sekolah menengah atas yang mana program Pemerintah Kota Bukittinggi bapak walikota dan bapak wakil walikota sala satunya membebaskan seluruh biaya iuran Komite ditingkat SMA STM.
"Itu kami sampaikan karena 2 Minggu terakhir masih banyak warga kita yang mengurus kembali surat keterangan tidak mampu yang gunanya untuk keringanan biaya komite baik itu di SMA2, 3 maupun di STM yang mana wilayah rayon dari kelurahan Tarok Dipo, " tuturnya.
Dipaparkannya, Kami sampaikan kembali hari Kamis kemarin sudah keluar edaran dari bapak walikota yang mana harapan agar bapak ibu yang anaknya bersekolah di SMA s itu tidak lagi membayar uang komite karena pemko Kota Bukittinggi sudah membayarkan 6, 5 Milyar ke pemerintah provinsi
Karena SMA itu berada di wilayah kewenangan Provinsi.
"Jadi bagi anaknya yang masih bersekolah di SMA SMK STM di wilayah kota Bukittinggi dan berKTP Bukittinggi agar jangan lagi membayar uang komite, " tegas Lurah Tarok Dipo Taufik Adi Putra.
(LINDA).
Indra Gunawan 
Rifki Maulana 
Syafrianto 
